PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMASARAN GARAM RAKYAT (Studi Kasus di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan)1

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, Indonesia memiliki berbagai sumber daya hayati dan non-hayati yang sangat besar. Salah satu sumber non-hayati yang dimanfaatkan adalah garam. Garam merupakan  komoditas yang dibutuhkan masyarakat baik bagi konsumsi maupun industri. Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, kebutuhan akan garam semakin tahun semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan produksi garam dalam negeri sehingga   menyebabkan   pemerintah   melakukan   impor.   Tahun 2010 pemerintah mengimpor garam sebesar 2,2 juta ton yang bersumber dari Australia sebesar 80%, India 15%, dan China 3%.

Berbicara masalah garam tentunya mengingatkan pada Madura yang mendapatkan julukan Pulau Garam. Dalam produksi nasional sebesar 1,2 juta ton, Madura mampu berkontribusi hingga 60% karena lahan produksi garam yang tersebar di empat kabupaten mencapai 15.347 Ha (KKP, 2012). Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu sentra penghasil garam rakyat terbesar di Pulau Madura. Produksi garam di Pamekasan tersebar di tiga kecamatan dimana Kecamatan Galis merupakan kecamatan dengan total angka luas lahan serta produksi terbesar yaitu 423,22 Ha dan 50.114 ton. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2013, Desa Lembung merupakan desa dengan luas lahan serta produksi terbesar dalam Kecamatan Galis yakni 246,50 Ha dan 29.458,80 ton dari empat desa yang memproduksi garam rakyat. Besarnya angka produksi yang  berkontribusi besar terhadap produksi nasional ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani (Ihsannudin, 2012). Petani garam (pegaram) di dalam kehidupannya mengalami berbagai masalah dalam melakukan usaha pegaraman, salah satunya adalah harga. Harga jual garam cenderung tidak memihak pada pegaram karena masih menganut sistem tradisional, yaitu pembeli yang menentukan kualitas dan harga. Keberadaan sebuah lembaga sangat dibutuhkan guna menjembatani adanya permasalahan ini. Adanya kondisi produksi besar namun harga yang tidak memihak serta belum adanya peran serta kelembagaan pemasaran yang jelas diperlukan adanya penelitian untuk mendapatkan informasi tentang kelembagaan pemasaran yang  ada, distribusi pemasaran, margin pemasaran, serta keterpaduan pasar sehingga nantinya dapat diperoleh efisiensi pemasaran serta pengembangan kelembagaan pemasaran garam rakyat.

Full text(disini)