PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP GARAM MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS PERTANAHAN1

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi sumberdaya kelautan baik hayati maupun non hayati yang sangat besar. Salah satu kekayaan sumberdaya daya kelauatan non hayati yang dimiliki adalah produksi garam. Meskipun memiliki potensi sumberdaya kelautan non hayati yang besar, ironisnya ternyata Indonesia masih menjadi importir garam yang cukup besar. Menurut Maulida (2010) Indonesia masih mengimpor garam sebesar 1,6 juta ton garam dari total kebutuhan garam nasional sebesar 2,8 juta ton pada 2010. Ini artinya menunjukkan bahwa Indonesia hanya mampu memproduksi garam sebanyak 1,2 juta ton.

Selama ini produksi garam di Indonesia dilakukan oleh petani garam dan PT. Garam sebagai satu-satunya BUMN yang memproduksi garam. Secara nasional luas lahan yang diusahakan untuk produksi garam adalah seluas 34.731 Ha dan baru seluas 20.089 ha yang produktif, dimana 74,16% lahan tersebut diusahakan oleh petani garam. Sementara itu 60% dari luas lahan garam produktif nasional berada di Pulau Madura (terdiri atas kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dengan luas 16.421 ha lahan protensial dan 11.625 ha lahan produktif.

Sebagai pelaku produksi yang berkontribusi besar terhadap  produksi garam nasional ternyata petani garam kondisinya juga masih belum sejahtera. Keadaan petani garam sebagaimana kehidupan pada masyarakat pesisir umumnya menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan sangat bergantung musim (Widodo, 2010). Kondisi iklim dan cuaca yang seringkali tidak bersahabat, mekanisme harga dan pasar garam yang cenderung tidak berpihak kepada petani garam menjadikan usaha garam ini dilingkupi risiko (Ihsannudin,  2012). Demikian pula mayoritas tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan keterampilan berusaha yang sangat terbatas (Syafi’i, 2006).

Kondisi ini terutama dialami oleh petani garam yang tidak memiliki lahan atau petani penggarap garam yang dalam istilah Madura dinamakan “mantong”. Jumlah petani penggarap ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan petani garam yang memiliki lahan. Petani penggarap garam ini memiliki  banyak terbatasan yang sulit dilepaskan. Mulai dari keterbatasan permodalan, pengambilan keputusan hingga permasalahan sosial ekonomi yang lain. Sehingga sebenarnya sasaran pemberdayaan yang tepat adalaha dilakukan pada petani penggarap garam ini.

Produksi garam di Indonesia yang menggunakan teknologi evaporasi (solar evaration) hendaknya dapat dilakukan dengan cara merekayasan kondisi lahan pegaraman dengan menempatkan jumlah bozem, peminihan dan  meja garam secara optimal. Salah satu upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan terhadap petani penggarap garam ini adalah pemberdayaan berbasis kebijakan pertanahan (lahan). Lahan adalah variabel penting dalam produksi garam (Ihsannudin, 2011). Berkaitan dengan lahan pegaraman yang dimiliki oleh petani garam masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan. Masih banyak petani garam rakyat yang memiliki luasan kurang dari 2 Ha, bahkan juga luasan   lahan   garam   yang   terpisah-pisah.   Kondisi   petani   garam     semakin termarjinalkan pada sisi yang juga dimaknai telah terjadi polarisasi dalam penguasaan lahan garam dan dominasi modal produksi kapitalis (Rochwulaningsih, 2009). Sehingga upaya pemberdayaan terhadap petani penggarap garam melalui kebijakan pertanahan menarik untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan petani penggarap garam dari usaha produsi garam serta alternatif kebijakan pertanahan yang dapat ditetapkan untuk dapat memberdayakannya.

PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP GARAM MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS PERTANAHAN1

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu